PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 140 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

Menimbang   :

  1. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan di bidang peternakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan petani ternak di Kabupaten Berau, perlu diatur pedoman penyebaran dan pengembangan ternak bantuan pemerintah di Kabupaten Berau.
  2. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas  perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2003;
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/HK.050/1989 tentang Pedoman Penerimaan dan Penggunaan Dana Redistribusi Ternak Pemerintah;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/HK.050/2/1993 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 350/HK-050/Kpts/DJP/Deptan/1990 tentang Penetapan Berlakunya Pelaksanaan Redistribusi Ternak Pemerintah;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 32/HK.050/Kpts/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Ternak Pemerintah;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts/1993;
  12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 542/K.360/1999 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah di Kabupaten Berau.

MEMUTUSKAN :

Menetapakan    : KEPUTUSAN BUPATI BERAU TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BERAU.

BAB I.  KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a.   Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

b.   Kepala Daerah adalah Bupati Berau;

c.   Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau;

d.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau;

e.   Kepala Subdin Peternakan adalah Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

f.    Ternak pokok adalah ternak bibit milik Pemerintah yang diserahkan kepada Penggaduh untuk dikembangbiakkan;

g.   Ternak bantuan Pemerintah adalah semua ternak yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Presiden (BANPRES), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dan Propinsi Kalimantan Timur, berikut keturunan yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan ternak;

h.   Ternak setoran adalah keturunan pertama dari ternak bantuan Pemerintah yang diserahkan oleh petani penggaduh sebagai kewajiban pengembalian dari pola gaduhan ternak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

i.    Ternak setoran layak bibit adalah ternak setoran dari para penggaduh yang berdasarkan hasil seleksi memenuhi persyaratan untuk dijadikan bibit dan layak untuk disebarkan kepada penggaduh lain;

j.    Ternak setoran tidak produksi adalah ternak setoran dari para penggaduh ternak yang berdasarkan persyaratan teknis tidak dapat dikembangkan lagi;

k.   Penghapusan ternak bantuan Pemerintah adalah tindakan administrasi penghapusan ternak dari kekayaan Pemerintah yang didukung dokumen;

l.    Penggaduh adalah petani ternak yang menerima ternak bantuan Pemerintah dan sanggup mengembangkan ternak gaduhan serta sanggup menyetorkan anak keturunannya sebanyak yang ditentukan di dalam pola gaduhan ternak;

m.  Panitia adalah Panitia Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah di Kabupaten Berau.

BAB II.  POLA GADUHAN TERNAK

Pasal 2.

Dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah telah dan akan memberikan bantuan dengan pola gaduhan.

Pasal 3.

Pola gaduhan adalah penyebaran ternak Pemerintah dimana ternak digaduhkan kepada petani yang pengembaliannya berupa ternak induk dan tidak dinilai dengan uang.

Pasal 4.

(1) Petani penggaduh ternak Pemerintah yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani berdasarkan suatu perjanjian tertentu untuk memelihara ternak Pemerintah;

(2) Petani penggaduh ternak ditetapkan oleh Kepala Dinass berdasarkan hasil seleksi calon penggaduh yang dilakukan oleh Panitia, sebagai satuan kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5.

Jenis ternak bantuan Pemerintah yang diberikan kepada petani berdasarkan pola gaduhan ternak tersebut seperti sapi, kerbau, domba, kambing, atau jenis lainnya diatur sebagai berikut :

a.   Paket ternak betina yang dikembangkan :

1.   Seekor sapi, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau setelah menghasilkan seekor anak, penerima ternak bantuan harus menyerahkan induknya untuk digaduhkan kepada petani lainnya;

2.   Seekor kerbau, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau setelah menghasilkan seekor anak, penerima ternak bantuan harus menyerahkan induknya untuk digaduhkan kepada petani lainnya;

3.   Seekor kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau setelah menghasilkan seekor anak, penerima ternak bantuan harus menyerahkan induknya untuk digaduhkan kepada petani lainnya;

4.   Seekor domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau setelah menghasilkan seekor anak, penerima ternak bantuan harus menyerahkan induknya untuk digaduhkan kepada petani lainnya;

b.   Paket ternak pejantan :

1.   Seekor sapi, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak sapi jantan ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk penggaduh dan 30% untuk Pemerintah;

2.   Seekor kerbau, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak kerbau jantan ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk penggaduh dan 30% untuk Pemerintah;

3.   Seekor kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak kambing jantan ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk penggaduh dan 30% untuk Pemerintah;

4.   Seekor domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak domba jantan ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk penggaduh dan 30% untuk Pemerintah.

BAB III.  HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal 6.

(1) Penyebaran ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan suatu surat perjanjian yang dibuat di atas kertas bermeterai dan ditandatangi oleh Penggaduh dan Kasubdin Peternakan dan diketahui oleh Kepala Dinas;

(2) Tata cara pemubatan dan penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta formulirnya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 7.

(1) Kewajiban penggaduh adalah :

a.   Menandatangani surat perjanjian kerja penyebaran ternak pemerintah;

b.   Memelihara ternak yang diterimanya dalam keadaan baik;

c.   Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas;

d.   Menyerahkan induk yang diterima sesuai dengan perjanjian;

e.   Menanggung resiko ternak yang dipeliharakanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f.    Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipeliharanya dalam waktu secepat-cepatnya.

(2) Hak penggaduh adalah :

a.   Menerima ternak/keturunannya (anak) sesuai dengan perjanjian;

b.   Memanfaatkan ternak ternak yang dipeliharanya dalam batas tertentu;

c.   Memanfaatkan pupuk kandang hasil ternak yang dipeliharanya.

BAB IV.  PENYEBARAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DAN REDISTRIBUSI

Pasal 8.

(1) Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Berau;

(2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak harus diseleksi dan disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kecamatan;

(3) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9.

Ternak setoran dari para petani yaitu sebagai kewajiban pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, harus digulirkan kepada penggaduh baru yang telah diseleksi oleh Panitia yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10.

(1) Berdasarkan Berita Acara yang dibuat Panitia ditetapkan ternak setoran yang termasuk kategori ternak tidak produktif atau layak untuk digaduhkan kembali;

(2) Ternak setoran layak bibit untuk selanjutnya diredistribusikan kepada para petani ternak lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB V.  TERNAK SETORAN TIDAK PRODUKTIF

Pasal 11.

Ternak setoran tidak produktif, dijual sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12.

(1) Penjualan ternak setoran tidak produktif (afkir) dapat dilaksanakan melalui penjualan langsung (bukan lelang);

(2) Harga penjualan ternak setoran adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian penjualan ternak di lokasi penjualan;

(3) Setiap terjadi penjualan ternak setoran afkir, harus dibuat Berita Acara Penjualan oleh Panitia;

(4) Hasil penjualan ternak setoran tidak produktif dari APBD Kabupaten disetorkan kepada Pemerintah melalui Dinas, untuk ternak bantuan yang bersumber dari APBN, untuk ternak bantuan yang bersumber dari Bantuan APBN;

(5) Bukti setoran serta Berita Acara Penjualan disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Dinas.

BAB VI.  PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN TERNAK SETORAN TIDAK PRODUKTIF

Pasal 13.

Hasil penjualan ternak setoran tidak produktif dikelola oleh Dinas yang selanjutnya ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan revolving ternak.

Pasal 14.

Panitia mengajukan rencana penggunaan hasil penjualan ternak setoran tidak produktif sebagaimana tersebut pada pasal 13 Keputusan ini kepada Kepala Dinas.

Pasal 15.

Setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas, selanjutnya Panitia dapat mencairkan hasil penjualan ternak setoran tidak produktif tersebut sesuai dengan rencana penggunaannya.

BAB VII.  PENGHAPUSAN DAN RESIKO TERNAK PEMERINTAH

Pasal 16.

Ternak bantuan Pemerintah yang dihapuskan adalah ternak gaduhan mati/mati potong paksa, hilang, telah lunas, dan ternak setoran tidak produktif yang kriterianya ditetapkan Panitia.

Pasal 17.

Penghapusan ternak bantuan Pemerintah hanya dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Panitia yang ditetapkan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 11 Keputusan ini.

Pasal 18.

Penghapusan ternak bantuan Pemerintah diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Daerah yang dilengkapi persyaratan administrasi, sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan ini.

Pasal 19.

Panitia yang telah dibentuk dan ditetapkan, selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang akan dihapuskan, serta apabila dipandang perlu melaksanakan pemeriksaan di lapangan.

Pasal 20.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Panitia menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dengan Berita Acara.

Pasal 21.

Sesuai dengan laporan serta Berita Acara pemeriksaan dari Panitia maka Kepala Dinas selanjutnya menetapkan penghapusan ternak bantuan Pemerintah tersebut disertai dengan petunjuk tindak lanjut penanganannya.

Pasal 22.

(1) Terhadap ternak mati, majir, hilang, dan pelunasannya tertunda yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, ditetapkan sebagai resiko ternak bantuan;

(2) Penetapan suatu kejadian merupakan suatu kelalaian penggaduh ditetapkan oleh Panitia yang telah ditunjuk serta Instansi lain yang terkait bila diperlukan;

(3) Tata cara penyelesaian resiko ternak bukan karena kesalahan penggaduh diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII.  PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN LAPORAN

Pasal 23.

Kepala Dinas adalah penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah, pengelolaan dan penggunaan hasil penjualan ternak setoran tidak produktif, serta kegiatan penghapusan ternak bantuan pemeritah.

Pasal 24.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Panitia Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.

Pasal 25.

Kepala Sub Dinas Peternakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya ditunjuk sebagai pelaksana harian kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26.

Pelaksana harian kegiatan redistribusi ternak Pemerintah dalam melaksanakan tugasnyya dibantu oleh panitiaa sebagaimana tersebut dalam pasal 9, 10, dan 11.

Pasal 27.

Kepala Dinas beserta aparat terkait wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan seperti dimaksud di atas agar berjalan lancer sebagaimana mestinya.

Pasal 28.

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah, penggunaan hasil penjualan ternak setoran tidak layak bibit serta kegiatan penghapusan ternak bantuan Pemerintah, kegiatan penghapusan ternak bantuan Pemerintah kepada Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX.  KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan;

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  DItetapkan di  :  Tanjung RedebPada tanggal   :  5 April 2003

BUPATI BERAU,

         ttd.

Drs. H. MASDJUNI

Tembusan disampaikan kepada :

1.  Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

2.  Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

3.  Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

4.  Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

5.  Kepala Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s